Pelatihan Guru untuk Kurikulum Tetap Jalan
JAKARTA, KOMPAS.com - Sambil menunggu persetujuan anggaran Kurikulum 2013 oleh DPR, program pelatihan guru akan tetap berjalan. Untuk semester I, pelatihan guru selama 52 jam dan di semester II selama 30 jam. Khusus kepala sekolah, alokasi jam pelatihannya 70 jam.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Rabu (22/5), menjelaskan, kepastian pencairan anggaran Kurikulum 2013 akan diperoleh setelah ada keputusan atau rekomendasi dari Panitia Kerja Kurikulum Komisi X DPR, Jumat (24/5). Meski begitu, rencana pelaksanaan Kurikulum 2013 tidak akan berubah.
”Implementasi kurikulum tetap. Hanya karena sasaran penerapannya berkurang, skema pelatihannya juga dibagi per wilayah. Satu wilayah terdiri atas beberapa provinsi. Nanti ada empat wilayah, yakni Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar,” kata Nuh.
Nuh menjelaskan, pada semester I (Juni-Juli 2013), dilakukan pelatihan guru yang mengajar di semester I, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Selain itu, juga dilakukan pelatihan materi untuk mata ajar semester I. Pada semester II (September-November 2013), dilakukan pelatihan guru untuk mata ajar semester II, pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum semester I, dan remedi bagi peserta yang masuk memerlukan peningkatan pemahaman.
Mulai 4 Juni
Berdasarkan agenda Kemdikbud, pelatihan instruktur nasional (372 orang) akan dilakukan 4-8 Juni. Untuk pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas inti (3.601 orang) pada 11-12 Juni. Pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas sasaran (68.412 orang) pada 8-13 Juli.
Materi pelatihan yang akan diberikan antara lain mengenai filosofi kurikulum dan Kurikulum 2013, perubahan dalam metode pembelajaran dan penilaian dengan prinsip kurikulum berbasis kompetensi, serta perubahan sikap dan perilaku guru dalam mengajar.
”Seluruh proses pelatihan ini akan dipantau dengan sistem elektronik,” kata Nuh.
Sebelumnya, anggota Komisi X DPR, Zulfadli, mempertanyakan metode pemilihan sekolah yang akan menerapkan kurikulum baru. ”Jangan sampai menimbulkan kecemburuan antarsekolah atau antarguru,” ujarnya.
Fahriza Tanjung, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, mempertanyakan efektivitas pelaksanaan Kurikulum 2013 yang persiapannya sangat mepet. ”Mengapa pemerintah ngotot memaksakan penerapan Kurikulum 2013,” ujarnya. (LUK/ELN)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Rabu (22/5), menjelaskan, kepastian pencairan anggaran Kurikulum 2013 akan diperoleh setelah ada keputusan atau rekomendasi dari Panitia Kerja Kurikulum Komisi X DPR, Jumat (24/5). Meski begitu, rencana pelaksanaan Kurikulum 2013 tidak akan berubah.
”Implementasi kurikulum tetap. Hanya karena sasaran penerapannya berkurang, skema pelatihannya juga dibagi per wilayah. Satu wilayah terdiri atas beberapa provinsi. Nanti ada empat wilayah, yakni Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar,” kata Nuh.
Nuh menjelaskan, pada semester I (Juni-Juli 2013), dilakukan pelatihan guru yang mengajar di semester I, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Selain itu, juga dilakukan pelatihan materi untuk mata ajar semester I. Pada semester II (September-November 2013), dilakukan pelatihan guru untuk mata ajar semester II, pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum semester I, dan remedi bagi peserta yang masuk memerlukan peningkatan pemahaman.
Mulai 4 Juni
Berdasarkan agenda Kemdikbud, pelatihan instruktur nasional (372 orang) akan dilakukan 4-8 Juni. Untuk pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas inti (3.601 orang) pada 11-12 Juni. Pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas sasaran (68.412 orang) pada 8-13 Juli.
Materi pelatihan yang akan diberikan antara lain mengenai filosofi kurikulum dan Kurikulum 2013, perubahan dalam metode pembelajaran dan penilaian dengan prinsip kurikulum berbasis kompetensi, serta perubahan sikap dan perilaku guru dalam mengajar.
”Seluruh proses pelatihan ini akan dipantau dengan sistem elektronik,” kata Nuh.
Sebelumnya, anggota Komisi X DPR, Zulfadli, mempertanyakan metode pemilihan sekolah yang akan menerapkan kurikulum baru. ”Jangan sampai menimbulkan kecemburuan antarsekolah atau antarguru,” ujarnya.
Fahriza Tanjung, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, mempertanyakan efektivitas pelaksanaan Kurikulum 2013 yang persiapannya sangat mepet. ”Mengapa pemerintah ngotot memaksakan penerapan Kurikulum 2013,” ujarnya. (LUK/ELN)
Sumber :
Kompas Cetak
Editor :
Caroline Damanik
0 Komentar