Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Dari Rencana 32.295 Sekolah Jadi Cuma 6.410 Sekolah

 Dari Rencana 32.295 Sekolah Jadi Cuma 6.410 Sekolah

 
JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah sasaran sekolah penerapan Kurikulum 2013 kembali dipangkas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas persetujuan Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono. Dengan demikian, hanya ada 6.410 sekolah yang akan melakukan Kurikulum 2013 pada pertengahan tahun ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa prinsip penerapan kurikulum baru pada dasarnya adalah bertahap dan terbatas. Pengurangan jumlah sasaran sekolah yang dilakukan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.

"Jadi setelah dari berbagai macam kajian, jumlah yang ada saat ini sudah final dan Insya Allah tidak berubah lagi," kata Nuh saat dijumpai di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Senin (6/5/2013).

Berdasarkan data yang dimiliki Mendikbud, angka sekolah SD yang semula sudah dipangkas menjadi  7.458 sekolah kembali dirampingkan menjadi 2.598 SD. Kemudian untuk SMP yang semula 2.580 sekolah menjadi berkurang 1.521 sekolah.

Kemudian untuk SMA dan SMK yang semula ditargetkan 100 persen sekolah, yaitu 11.572 SMA dan 10.685 SMK, dikurangi hanya tinggal menyisakan 1.270 SMA dan 1.021 SMK saja. Total keseluruhan siswa yang semula ditargetkan sekitar empat juta anak belajar dengan kurikulum baru, kini hanya tersisa 1.535.065 siswa.

Dengan jumlah yang menurun drastis ini, mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh November ini menolak bahwa program kurikulum baru ini hanya uji coba saja. "Dari awal kan sudah dibilang tidak ada uji coba. Prinsipnya memang bertahap dan terbatas. Ini kan bertahap dan terbatas," jelas Nuh.

Sementara untuk sekolah yang menjadi sasaran pelaksanaan penerapan kurikulum baru ini pun hanya diprioritaskan bagi sekolah yang sudah siap saja yaitu sekolah eks-RSBI dan sekolah dengan akreditasi A saja. Kemudian basisnya juga tidak lagi Kabupaten/Kota melainkan provinsi sehingga bisa jadi dalam satu provinsi ada Kabupaten/Kota yang tidak menerapakan kurikulum ini.

"Kalau untuk sekolah di daerah terpencil, kami ingin melaksanakan tapi kami juga melihat kemampuan seperti misalnya untuk distribusi bukunya nanti bagaimana," tandasnya.
 
Editor :
Caroline Damanik

Posting Komentar

0 Komentar